Komentar
Habaingendai.com – Universitas Muhammadiyah Bima, salah satu perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Barat, resmi membuka Program Studi baru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan gelar S.Pd pada Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penguatan pendidikan kewarganegaraan di wilayah Indonesia Timur.
Sebagai kampus yang mengusung nilai "Unggul, Humanitas, Religiusitas", UM Bima menilai kehadiran guru PPKn yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan disinformasi, intoleransi, dan pelemahan nilai Pancasila di kalangan generasi muda.
"Prodi PPKn kami hadir bukan hanya untuk mencetak guru. Tapi juga melahirkan agen perubahan yang paham konstitusi, demokrasi, dan punya komitmen kebangsaan. Ini penting untuk menjaga persatuan di daerah 3 T," ujar Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru UM Bima Dr.Nasarudin, M.Pd.
UM Bima memberikan skema biaya khusus bagi Prodi PPKn yang baru dibuka dengan Uang Kuliah Tunggal ditetapkan Rp2.500.000 per semester. Angka ini tergolong terjangkau dibanding rata-rata UKT PTM di wilayah timur.
Selain itu, UM Bima juga memberikan gratis biaya pendaftaran senilai Rp400.000 untuk 20 pendaftar pertama di Prodi PPKn.
Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Kampus I UM Bima, Jl. Anggrek Ranggo Nae, Kota Bima.
*Persyaratan Pendaftaran*
Calon mahasiswa Prodi PPKn UM Bima 2026/2027 wajib memenuhi persyaratan administrasi berikut:
1. Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar
2. Fotokopi Ijazah SMA/SMK/MA/Sederajat atau Surat Keterangan Lulus
3. Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar
4. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
5. Membayar biaya pendaftaran Rp400.000, kecuali 20 pendaftar pertama
Informasi lengkap dapat diakses melalui situs resmi http://umbima.ac.id dan media sosial resmi Universitas Muhammadiyah Bima. Layanan informasi juga tersedia di nomor Admin Pusat 081353640006 dan Panitia PMB 081332978869.
Peran Strategis PTMA di Daerah
Dibukanya Prodi PPKn di UM Bima sejalan dengan program Kementerian Pendidikan Tinggi dalam pemerataan akses pendidikan guru di luar Pulau Jawa. Lulusan PPKn diharapkan tidak hanya mengisi kebutuhan guru di sekolah, tetapi juga terjun sebagai ASN, pegiat NGO, dan penggerak organisasi kemasyarakatan.
Dengan hadirnya Prodi baru ini, UM Bima menargetkan dapat berkontribusi dalam mencetak pendidik yang menguasai materi Pancasila, UUD 1945, dan isu-isu kebangsaan kontemporer berbasis nilai Islam Berkemajuan. (02)