Komentar |
| Foto : SK Kemdiktisaintek Terbitnya Izin Program Studi PPKn |
Habaingendai.com - Universitas Muhammadiyah Bima kembali mencatat sejarah. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UM Bima resmi mendapatkan Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Dengan terbitnya SK nomor 730/B/0/2026 tersebut pada 21 Juli 2026, Prodi PPKn UM Bima menjadi program studi PPKn pertama dan satu-satunya di Pulau Sumbawa
Rektor UM Bima Ilyas Sarbini, M.H menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya izin ini.
"Ini adalah langkah besar UM Bima dalam menjawab kebutuhan tenaga pendidik PPKn yang berkarakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan di wilayah Bima, Dompu, Sumbawa, dan NTB. Kami berkomitmen mencetak guru PPKn yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan semangat Muhammadiyah," ujarnya.
Ketua TIM pembukaan Program Studi PPKn Dr.Hajairin, M.H menjelaskan, pembukaan prodi ini didasari pada tingginya kebutuhan guru PPKn di sekolah-sekolah se-Pulau Sumbawa. Selama ini calon mahasiswa PPKn harus menempuh pendidikan ke luar daerah.
"Kehadiran Prodi PPKn di UM Bima akan mempermudah akses pendidikan, menekan biaya, dan menguatkan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal Bima. Kami akan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, literasi digital kewarganegaraan, dan pembelajaran berbasis Deep Learning," jelasnya.
Dengan status resmi ini, Prodi PPKn UM Bima akan segera membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026/2027. Lulusan prodi ini diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan guru PPKn di jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta menjadi agen penguatan demokrasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat.
Hadirnya Prodi PPKn menambah daftar program studi di UM Bima yang ke 15 dan memperkuat posisi kampus sebagai pusat pengembangan pendidikan tenaga kependidikan di kawasan timur Indonesia. (02)