Komentar |
| Harmoko M. Said, SH.,MH Direktur Eksekutif PASKODE |
habaingendai.com- Jakarta. Pusat Advokasi Studi Konstitusi dan Demokrasi mendorong Kapolri untuk memperkuat Sinergitas dan Fungsi Pengawasan, hal ini disampaikan oleh Harmoko dalam kegiatan webinar dengan tema "Dari 2022, Melihat Terang Kinerja Polri 2023” Selasa, 02/01/2023.
Kegiatan yang dilakukan secara virtual zoom ini di hadirin oleh narasumber dari Kompolnas Dr. (c) Yusuf Warsyim, Sunanto, S.Hi.,MH Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, dan Dr. Edy Saputra Hasibuan Direktur LEMKAPI juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.
Harmoko mengatakan bahwa tahun 2022 kemarin banyak cobaan yang menimpa Polri mulai dari kasus Ferdy Sambo dkk, Kanjuruhan dan Tedi Minahasa.
"Dalam release akhir tahun Kapolri meminta maaf, melalui kebijakan Transformasi menuju Polri yang Presisi, Polri sempat mendapatkan penilaian kepercayaan publik yang baik berdasarkan hasil berbagai lembaga survei dengan angka tertinggi sebesar 80,2 pada November 2021 kemarin". Kata Harmoko.
Namun menurut Harmoko, setelah kasus Ferdy Sambo tingkat kepercayaan masyarakat turun drastis.
"Polri telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kepercayaan publik salah satunya program Quick Wins yang dirasa bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga di akhir tahun 2022 kepercayaan masyarakat meningkat di angka 62,4%." Ungkap Harmoko.
Oleh karena itu untuk melihat kinerja Polri 2023 ini supaya lebih terang harus di dukung oleh semua Pihak.
"Fungsi pengawasan baik yang dilakukan oleh masyarakat, Kompolnas dan pengawasan internal harus dimaksimalkan untuk mendukung kinerja kapolri yang lebih baik kedepannya." Tutup Harmoko.