Komentar
 |
| Doc. IMM Cabang Bima |
Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau rechtstaat. Prinsip dari negara hukum atau rechtstaat adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan
Reprentasi dari negara hukum adanya lembaga penegak hukum salah satunya kepolisian yang bertugas melindungi dan mengayomi sesuai dengan amanat uu kepolisian no 2 tahun 2002.
Awalnya fungsi aparat pengayom yg telah di amanatkan oleh undang-undang ini tidak di rasakan di daerah bima, kinerja kapolres kota bima dan kabupaten bima tidak bisa di banggakan.
Dibawah pimpinan kapolres kabupaten bima ( AKBP Heru sasongko) ragam masalah terjadi di wilayah hukum seperti pengamanan kepada masa aksi, berujung dilakukanya penahanan kepada 10 aktivis yang padahal ini bertentangan dengan hak asasi manusia tidak hanya itu saja maraknya kasus curanmor dan baru-baru ini kasus pemanahan liar dengan korban nya remaja berumur 16 tahun.
Sementara itu polres kota bima dibawah pimpinan AKBP, ROHADI, SIK masalah kejahatn seksual di wilayah kota bima terus meningkat dan mayoritas korba nya adalah anak-anak dan perempuan, masalah miras dan perjudian di pacuan kuda yang tidak mampu di atasi oleh polres kota bima disatu sisi masalah penegakan hukum tindak pidana korupsi pkmb karoko mas yang mandek. Dan kasus-kasus lain
Maka dari itu IMM cabang bima melalui bidang hikmah dan kebijakan publik memberikan pernyataan sikap :
1. Meminta kepada Kapolda NTB mengevaluasi kinerja kapolres kota dan kabupaten bima.
2. Menindak secara tegas oknum kepolisian yang melanggar hukum sesuai dengan amanat UUD 1945, Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 dan Perkapolri no 2 tahun 2002