Komentar
 |
| Fadli Ramadhanil Doc. Webinar PASKODE |
Habaingendai.com-Jakarta, Harmoko, SH.,MH Direktur PASKODE mengatakan bahwa wacana
penundaan pemilu bukanlah hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia,
pemilu 1955 sejatinya merupakan pemilu yang tertunda jika merujuk pada maklumat
Wakil Presiden tanggal 3 November 1945, Pemilu 1977 juga merupakan pemilu yang
ditunda pelaksanaanya karena alasan keamanan.
Namun Harmoko mengingatkan bahwa wacana penundaan pemilu
ini perlu dijelaskan kepada publik mengenai apa saja dampak jika pemilu ini di
tunda dan bagaimana mekanisme yang ideal apabila pemilu 2024 tidak
diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Fadli Ramdhani menyoroti adanya
sejumlah elit yang menggunakan alasan ekonomi
nasional sebagai basis untuk menunda penyelenggaraan Pemilu
2024.
Hal ini
Fadli jelaskan dalam kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Advokasi
dan Studi Konstitusi Demokrasi (PASKODE) Selasa 15/03/2022.
Persoalan ekonomi dan
pembangunan infrastruktur yang tersisa dimasa periodesasi kepemimpinan saat ini
yang belum tuntas bukanlah sebuah alasan untuk mununda penyelenggaraan pemilu
2024.
“Kalau persoalan
ekonomi, persoalan ada sisa-sisa pembangunan infrastruktur yang dirasa belum
selesai itulah hakikat kita bernegara dalam sebuah sistem, tidak bisa
dipaksakan semuanya selesai dimasa periode kita memegang kekuasaan jabatan”. Terang Fadli
Sebelumnya beragam
alasan penundaan pemilu ini hadir baik dari internal pemerintahan maupun dari
elit partai politk.
Muhaimin Iskandar Ketua
Umum PKB menyebut bahwa ekonomi masyarakat dan pelaku usaha saat ini baru saja
memasuki tren pemulihan setelah terpukul dua tahun akibat pandemi.
Alasan lain juga
disampaikan oleh Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN bahwa perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di
antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Fadli Ramadhani
menegaskan bahwa semua alasan tersebut tidak bisa dijadikan basis untuk menunda
pelaksanaan pemilu.
“Seluruh argumentasi
penundaan, secara factual justru mengarah kepada situasi yang sebaliknya. Soal
penangan pandemic misalnya itu sudah jauh lebih baik. Angka inveksi kasus juga
menunjukan tren yang menurun, untuk melakukan perjalan tidak perlu lagi ada tes
dan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang terus didorong dan situasinya
justru semakin membaik”. Terang Fadli.