Komentar |
| Foto :Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bima |
Habaingendai. Com - Hari ini masyarakat kota Bima dikejutkan dengan polemik yang terjadi seusai RDP perumda Aneka bersama DPRD Kota bima. Masalah ini mencuat ketika diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara kedua belah pihak membicarakan keberadaan Perumda tersebut. Mulai dari gaji yang tidak rasional hingga penggunaan uang pribadi dalam operasionalnya. (11/09/2021).
Pemuda Muhammadiyah Kota Bima ikut menyoroti permasalahan tersebut. Menurutnya, hal ini terjadi karena tidak kompetennya Komposisi yang dibentuk, mulai dari Dewan Pengawas hingga direksi.
“Sedari awal harusnya pemerintah kota bisa menunjuk orang-orang yang lebih kompeten, berpengalaman serta dari profesional bisnis.”
Bentuk kebodohan selama operasional Perumda Aneka terlihat dengan tidak adanya deviden rasional yang di hasilkan selama operasionalnya. Padahal, lahan garapannya yang sangat besar.
“Perumda Aneka kan BUMD pertama yang dibentuk oleh Wali Kota. Tugasnya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan usaha produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, industry, perdagangan dan jasa. Bidang garapannya luas sekali, hampir seluruh lini kehidupan, tetapi hasilnya sedikit sekali dengan anggaran Rp. 2 milyar.” Pungkas Ismail M.E, ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PDPM Kota Bima tersebut.
Kelalaian pengelolaan Perumda Tersebut tentu tidak hanya berakibat pada pemborosan anggaran melainkan juga lemahnya perekonomian masyarakat akibat dari minimnya kontribusi perumda Aneka Kota Bima. Seharusnya, Lembaga sebesar ini bisa lebih focus sesuai prosedural melalui langkah strategis dan prioritas pengembangan usaha di tengah pandemic ini, bukan malah dijalankan seenaknya.
“sekarang ini perekonomian masyarakat kota Bima sedang lemah, harusnya Perumda ini lebih massif memperhatikan pengembangan usaha rakyat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi” Ujarnya
PDPM Kota Bima mendesak Wali Kota Bima selaku KPM Perumda Aneka untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD Perumda Aneka serta memberhentikannya apabila ada oknum yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
“Segera lakukan evaluasi, bila perlu diberhentikan saja apabila terbukti lalai” Tutupnya.
Selain itu dalam pertemuan tersebut terungkap jikalau dalam hal penetapan gaji direksi serta pegawai perumda tidak berdasarkan Perwali, yang menjadi pertanyaannya lantas siapa yang melakukan penetapan gaji tersebut serta dasarnya apa sehingga gaji direktur ditetapkan sebesar 12 juta, selain belum adanya perwali dalam RDP juga terungkap julhaidin selaku direktur menyampaikan bahwa perumda belum memiliki RKA, 3 RKA yang ada di gedung Dewan sebagai bahan bagi anggota DPR untuk melakukan fungsi pengawasannya merupakan draf dan itupun belum Final, yang kembali menjadi pertanyaannya dasar direktur perumda menngunakan uang negara/membelanjakannya apa ini kan Rencana kerja Anggarannyanya saja belum ada.
Apa iya anggaran negara itu bisa kita belanjakan sekehendak kita tanpa terlebih dahulu kemudian kita susun/syahkan RKAnya dan banyak sekali kejanggalan2 yang kami temukan selama berjalannya perumda ini yang berpotensi menyebabkan kerugian negara, karena itu sebelum jauh melangkah kami minta agar pemerintah dapat segera melakukan audit(02).