KomentarHabaIngeNdai.com. Bima- Aksi mogok tenaga kesehatan Kota Bima kembali terjadi, kali ini seluruh PKM di Kota Bima kompak terpampang spanduk mogok kerja dan pelayanan ditutup. Aksi mogok kali ini menuntut tidak meratanya besaran Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang diterima oleh ASN Kota Bima dimana Tenaga Kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Bima merasa dianaktirikan dibanding ASN Lainnya.
Menanggapi hal tersebut Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bima Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Ali Ahyar Ridha, SST. S.Fis menyesalkan Aksi mogok ditengah pandemi seperti ini (3/2/2021).
"Jikalau semua PKM kompak melakukan aksi mogok dimana lagi masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara UGD RSUD Kota Bimapun ditutup. Dimasa pandemi seperti ini pelayanan kesehatan harus tetap dilakukan walaupun dengan semua keterbatasan yang ada." Ujar Ali Ahyar.
Ali Ahyar melanjutkan bahwa tidak boleh juga terlalu menyalahkan tenaga kesehatan, yang sepatutnya dipikirkan kenapa hal-hal semacam ini kembali terulang dan merugikan masyarakat. Sebelumnya terjadi demontrasi, audiensi dengan DPRD, mogok kerja dan berakhir dengan pembinaan seluruh nakes oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, S.E. namun masalah yang sama kembali terulang dengan alasan yang berbeda.
"Kami menduga terjadi pembiaran masalah ini oleh pihak terkait dimana masalah tukin yang diwacanakan 30% diterima nakes ini sudah sempat menjadi tranding di jagad maya bahkan dilingkup SKPD terkait di kota bima, padahal kalau disikapi sedari awal masalah ini bisa diatasi." Terang Beliau.
"Menurut hemat kami tukin 30% yang diberikan pada nakes dirasa kurang adil walaupun ada aspek lain yang mendukung seperti kapitasi di lingkup puskesmas dan Jaspel di lingkup RSUD namun yang perlu dipertahatikan angka jaspel atau kapitasi itu sangat jauh bila diakumulasi dengan tukin 30% yang diterima jika disandingkan dengan nilai asli yang terima 80%." Lanjut Ali Ahyar.
Disisi lain apabila dibikin kriteria beban kerja nakes mungkin sangat besar bebannya. Paparan radiasi, infeksi, penularan penyakit dan kegawadaruratan medis yang beresiko pada dirinya langsung. Jadi diperlukan perumusan formula penyusunan index tukin khususnya untuk nakes dengan memperhatiakan beberapa kriteria agar tidak banyak pihak merasa dirugikan.
Selain itu maraknya penutupan fasilitas kesehatan beberapa hari terakhir ini harus diatensi khusus oleh pemkot dalam hal ini Dikes. "Kami tidak melarang penutupan layanan dibeberapa PKM namun kami harap penutupan itu tidak dibarengi dengan tidak beraktivitasnya seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di PKM tersebut." Tegas Ali Ahyar.
Seharusnya Dikes bisa saja dengan mengalihkan sementara pegawai yang bertugas di PKM yang ditutup ke PKM lainnya atau ke RSUD kota, begitupun tenaga kesehatan hasil tracking harus diperiksa dengan cepat bila perlu Dikes mengirimkan nota khusus ke lab pemeriksaan covid agar para tenaga kesehatan hasil tracking di periksa dengan cepat bila perlu didahulukan agar status mereka dapat segera diketahui apakah dapat bertugas kembali ataupun tidak bagi yang tidak terkontaminasi dapat diperbantukan sementara di PKM lain atau RSUD kota sampai keadaan PKM nya memungkinkan untuk melakukan pelayanan kembali pada masyarakat yang membutuhkan.
Oleh karenanya PDPM Kota Bima mendesak aturan yang berkaitandengan masalah ini segera ditinjau kembali bahkan kalau perlu dilakukan identifikasi langsung kenyataan pada nakes yang memberi pelayanan agar masalah serupa tidak terulang kembali karna menyakut hajat hidup masyarakat.
"Kami Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kota Bima siap bersinergi dengan pemerintah Kota Bima dalam wujudkan pemerintahan yang good govenance khsusnya dipelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat." Tutup Ali Ahyar.(026)