IMM Cabang Bima Bersuara : Evaluasi Covid- 19 dan PPKM serta Kelangkaan Tabung Oksigen di Kota dan Kabupaten Bima

Iklan Semua Halaman

IMM Cabang Bima Bersuara : Evaluasi Covid- 19 dan PPKM serta Kelangkaan Tabung Oksigen di Kota dan Kabupaten Bima

Jumat, 20 Agustus 2021

 

Ketum PC IMM Bima, Supriadin 


Habaingendai. Com - Kamis (19-08-2021), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Bima Melakukan Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor DPRD Kabupaten Bima dan Kantor Walikota Bima.


Jendral Lapangan, IMMawan Hijrah mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk keresahan masyarakat dari berbagai masalah di atas yang ada di kota dan kabupaten bima. Maka IMM Cabang Bima Harus Menjadi Garda terdepan Untuk menjawab problematika umat dan bangsa.


Sementara itu, Ketua Umum PC IMM Cabang Bima. Supriadin, S.Pd menyatakan tidak adanya transparansi kasus-kasus Covid-19 mulai dari kasus negatif dan positif serta angka kematian akibat Covid-19 lebih lebih anggaran Covid-19 harus dibuka selebar lebarnya untuk bisa diakses oleh masyarakat.


"IMM juga menyoroti kebijakan PPKM serta Kelangkaan tabung oksigen yang ada di kota maupun kabupaten bima, selain itu ada empat tuntutan yang kami ajukan" Tegasnya.



Supriadin menambahkan, aksi Demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima sudah ditanggapi lewat audiensi terbuka oleh DPRD dengan seluruh kader IMM cabang bima dengan kesepakatan bahwa dalam sepuluh hari terhitung hari ini, DPRD Kabupaten Bima harus menyelesaikan masalah.


"Aksi di depan kantor walikota Bima yang kami lakukan tidak ditanggapi dengan baik,
dan Aksi ini mengikuti protokol kesehatan ketat sampai akhir demonstrasi" . Tutupnya


Ikatan mahasiswa Muhammadiyah Bima  Menuntut 

1.keseriusan pemerintah daerah dalam upaya melawan covid 19 yang semakin hari 

semakin memprihatinkan 

2. Menuntut pemerintah daerah untuk tidak menjadikan administrasi vaksin sebagai syarat 

untuk apapun, karna ini bertentangan dengan undang undang nomor 36 tahun 2009 dan 

pernyataan KEMENKES

3. Menuntut pemerintah kota dan kabupaten bima untuk membuka informasi terkait jumlah 

masyarakat yang terkonvirmasi positif dan yang meninggal dunia karna covid 19 serta data data terdampak PKKM Sesui Amanat PBB lewat lembaga WHO

4. Menuntut Pemerintah daerah untuk melakukan tranparansi penggunaan anggaran covid 19 

dan meminta untuk mengevaluasi kerja dinas kesehatan kota dan Kabupaten Bima yang dinilai tidak maksimal

5. Mendesak pemerintah Daerah kota dan kabupaten Bima untuk mengatasi kelangkaan 

oksigen yang terjadi diseluruh rumah sakit di Kota dan Kabupaten Bima.